Pemberhentian 51 Karyawan KPK Tidak Dapat Gunakan UU ASN

Nada4D

Fokus UtamaPemberhentian 51 Karyawan KPK Tidak Dapat Gunakan UU ASN, Ahli hukum tata negara Fery Amsari menjelaskan pemberhentian 51 Karyawan Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) dengan dasar tidak lolos Test Wacana Berkebangsaan (TWK) walau menggunakan alasan UU Aparat Sipil Negara (ASN).

Masalahnya masalah kepegawaian di KPK mempunyai ketentuan yang semakin khusus yang menaunginya alias yang memiliki sifat lex specialis.

Hal tersebut memberi respon pengakuan kepala Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria yang mengatakan pemberhentian 51 karyawan telah sesuai instruksi presiden dan berdasarkan hukum.

 

Pemberhentian 51 Karyawan KPK Tidak Dapat Gunakan UU ASN

“Kepala BKN belum membaca UU KPK 19/2019 dan Ketentuan Pemerintahan (PP) Nomor 41 Tahun 2020 [Pengalihan Karyawan Komisi Pembasmian Tindak Pidana Korupsi Jadi Karyawan Aparat Sipil Negara] yang menerangkan cuman ada 5 tingkatan,” sebut Fery ke Fokus Utama, Kamis (27/5).

“Lima tingkatan ini [sifatnya] ialah lex specialis, hukum khusus, ketentuan khusus yang selanjutnya menyelimpang proses dari test penyeleksian karyawan,” sambungnya.

Lima tingkatan itu tertera dalam Pasal 69B UU 19 Tahun 2019 mengenai KPK dan Pasal 4 PP 41 Tahun 2020. Step pertama, rekonsilasi kedudukan-jabatan pada KPK sekarang ini jadi kedudukan-jabatan ASN sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan.

Ke-2 , lakukan analisis tipe dan jumlah karyawan KPK sekarang ini. Ke-3 , memetakkan kecocokan kwalifikasi dan kapabilitas dan pengalaman Karyawan KPK dengan kedudukan ASN yang bakal ditempati.

Ke-4, lakukan penerapan peralihan Karyawan KPK seperti diartikan dalam Pasal 2 jadi PNS atau PPPK sesuai ketetapan ketentuan perundang- undangan. Paling akhir, lakukan penentuan kelas kedudukan sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan.

Fery menjelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN pun tidak menjadi referensi pindah status karyawan KPK jadi ASN.

Pemberhentian 51 Karyawan KPK

“Harus dikenang tolong berikan ke kepala BKN jika ini proses pindah status bukan test karyawan seperti ditata dalam UU No. lima tahun 2014 mengenai ASN . Maka ia belum membaca saja berkaitan perundang-undangan berkaitan pindah status ini,” terang Fery.

Disamping itu Fery menjelaskan pemberhentian itu berlawanan dengan keputusan MK nomor 70/PUU-XVII/2019.

“Pemberhentian itu pasti tidak sesuai ketentuan hukum. Satu berlawanan dengan keputusan MK yang mengatakan jika semua proses pindah status jangan bikin rugi KPK,” sebut ia.

Awalnya, Kepala BKN Bima Haria menerangkan jika pindah status karyawan KPK jadi ASN merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN.

“Yang dipakai bukan hanya Undang-Undang KPK, tapi ada Undang-Undang Nomor 5 2014 mengenai Aparat Sipil Negara, peralihan itu masuk ke Undang-Undang Aparat Sipil Negara,” papar ia. Dikutip dari Info Nusantara.

“Maka ada dua Undang-Undang yang perlu dituruti dan tidak dapat cuman satu saja. Kekeduanya harus disanggupi syaratnya untuk menjadi aparat sipil Negara,” sambungnya.

 

Related Post