Komisi III DPR Meminta Larangan TKA Masuk RI

Nada4D

Fokus UtamaKomisi III DPR Meminta Larangan TKA Masuk RI, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengharap peraturan pemerintahan tutup pintu masuk untuk tenaga kerja asing (TKA) selama saat Pemerlakukan Limitasi Aktivitas Warga (PPKM) ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu-bulu.

“Saya harap ketentuan ini berlaku tanpa pandang bulu-bulu, untuk TKA dari perusahaan kecil atau besar seperti tambang,” kata Sahroni ke Info Nusantara, Kamis (22/7).

Dia minta ketentuan berkaitan larangan itu dibikin dengan jelas dan disosialisasikan secara baik supaya tidak memunculkan ketidaktahuan di kelompok industri.

 

Komisi III DPR Meminta Larangan TKA Masuk RI

Sahroni memandang peraturan larangan TKA masuk Indonesia telah sepantasnya diambil di tengah-tengah kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi sekarang ini. Dikutip dari Info Nusantara.

Masalahnya menurut dia, beberapa kasus Covid-19 di Indonesia muncul karena pemantauan pada kehadiran masyarakat negara asing (WNA) kendur sejauh ini.

“Memang telah waktunya ada peraturan semacam ini, ingat beberapa kasus di Indonesia disebabkan oleh kendurnya pemantauan pada WNA yang masuk,” katanya.

Pemerintahan sah tutup pintu untuk TKA masuk daerah Indonesia selama saat PPKM. Hal itu, tercantum pada Ketentuan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Yasonna Laoly pada 21 Juli 2021.

Dalam beleid itu, TKA menjadi satu diantara faksi yang dieksepsikan untuk masuk ke Indonesia. Walau sebenarnya awalnya, ijin masih dikasih ke karyawan asing yang bekerja di project vital nasional.

“Orang asing yang bisa masuk daerah Indonesia cuman pemegang Visa Diplomatik. Dan Visa Dinas, pemegang Ijin Tinggal Diplomatik dan Ijin Tinggal Dinas. Pemegang Ijin Tinggal Terbatas dan Ijin Tinggal Masih tetap. Orang asing dengan arah kesehatan dan kemanusiaan. Dan awak alat angkut yang tiba dengan alat angkutnya,” kata Yasonna dalam info tercatat, Rabu (21/7).

Meski begitu, ia yang politisi PDIP itu menjelaskan jika ketentuan itu akan mulainya berlaku 2 hari di depan semenjak diedarkan. Menurut dia, perlu periode peralihan semenjak dipublikasikan ini hari. Diliris dari Fokus Update.

Menurut dia, tiap peraturan yang bermasalah dengan kehadiran orang asing memerlukan interval waktu. Keputusan itu, katanya, sudah dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Related Post