Beramai-ramai Patahkan Argument Kepala BKN Masalah TWK KPK

Nada4D

Fokus UtamaBeramai-ramai Patahkan Argument Kepala BKN Masalah TWK KPK, beberapa ahli menentang alasan Kepala Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sekitar penerapan test wacana berkebangsaan (TWK) dalam rencana pindah status karyawan Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) jadi Aparat Sipil Negara (ASN) yang tidak loloskan 75 orang.

Terbaru, Guru Besar Hukum Tata Negara Kampus Padjadjaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti mengatakan beberapa karyawan KPK tidak dapat dihentikan pada proses perubahan jadi ASN.

Menurut Dwi, hal tersebut mengarah pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menyebutkan perubahan status karyawan KPK jadi ASN jangan sedikit juga bikin rugi hak karyawan.

 

Beramai-ramai Patahkan Argument Kepala BKN Masalah TWK KPK

“Semestinya BKN itu masih tetap runduk atau ia masih tetap ikuti argumentasi atau pemikiran hukum MK yang ada di keputusan nomor 70, yakni jangan bikin rugi,” kata Dwi ke Fokus Update, Senin (7/6).

Bima dalam pengakuannya akhir Mei lalu menyebutkan pengertian ‘tak merugikan’ itu tidak berarti karyawan harus dipilih jadi ASN. Menurut dia, tidak bikin rugi sama sesuai keputusan MK bisa diartikan dengan memberinya hak-hak karyawan saat sebelum betul-betul nonaktif per 1 November.

Sekitar 75 karyawan yang tidak lolos TWK dijumpai akan dihentikan pada 1 November kedepan. Berkaitan ini, Warga Antikorupsi Indonesia (MAKI) sudah ajukan tes materi ke MK.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyebutkan tuntutan dikirimkan berkaitan ketidaksamaan pengartian masalah pengertian “bikin rugi” itu.

Ketidaksamaan yang diartikan mengarah pengakuan Bima yang menyebutkan makna tidak bikin rugi tidak berarti harus jadi ASN.

Menurut Boyamin, pemahaman Bima berkaitan pengertian “tidak bikin rugi” sudah berlawanan dengan keputusan MK yang memerintah. Supaya proses pindah status tidak bikin rugi beberapa karyawan anti-korupsi.

Beramai-ramai Patahkan Argument Kepala BKN Masalah TWK KPK

Pemahaman itu, kata Boyamin, berlainan sama yang dia ketahui, jika proses pindah status jangan menghentikan karyawan karenanya sama juga bikin rugi mereka.

Terkecuali, ucapnya, mereka yang dihentikan karena lakukan pelanggaran kaidah berat atau pidana.

Team pakar yang mengatasdirikan Dewi Keadilan menentang pengakuan Bima yang menyebutkan perubahan karyawan KPK jadi ASN berdasarkan pada UU ASN.

Team ini terbagi dalam beberapa pakar hukum. Yaitu Feri Amsari, Usman Hamid, Laras Susanti, Lalola Easter Kaban, Nanang Farid Syam, Erwin Natosmal Oemar, dan Fadli Ramadhanil.

Menurut Team Dewi Keadilan. Pindah status karyawan KPK jadi ASN ditata dalam Pasal 69C UU KPK yang baru.

Dalam pasal itu disebut jika karyawan KPK yang belum jadi ASN. Terhitung semenjak undang-undang itu berlaku bisa dipilih jadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Ketetapan itu menegaskan jika proses. Dapat diangkat’ itu tidak ditata sama sesuai UU ASN tapi ditetapkan berdasar ketentuan perundang-undangan tertentu,” Seperti diambil hasil dari pengkajian Team Dewi Keadilan, 31 Mei kemarin. Dikutip dari Info Nusantara.

Menurutnya, pengakuan jika pindah status karyawan KPK jadi ASN. Berdasarkan pada UU ASN tidak betul karena ketentuan itu tidak mengenali pindah status.

 

Related Post