Sertifikat Tanah Elektronik Bekas KPK Peringatkan Korupsi e-KTP

Nada4D

Fokus UtamaSertifikat Tanah Elektronik Bekas KPK Peringatkan Korupsi e-KTP, bekas Juru Berbicara Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengingati kasus korupsi project e-KTP berkaitan gagasan pemerintahan mengganti sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas jadi elektronik.

Gagasan pemerintahan ini tercantum pada Ketentuan Menteri Agraria dan Tata Ruangan/Kepala Tubuh Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Sertifikat Elektronik.

“Mengganti kertas jadi elektronik itu bagus. Tap belajar pada kejadian kasus KTP Elektronik, baik dari faktor korupsi, faksi yang dapat akses data, persiapan perlengkapan, kemampuan dan kredibilitas karyawan sampai legalitas jauh lebih bernilai,” kata Febri melalui account Twitter @febridiansyah, Kamis (4/2).

 

Sertifikat Tanah Elektronik Bekas KPK Peringatkan Korupsi e-KTP

Febri yang sekarang aktif sebagai advokat di Misi Kredibilitas Law Office telah meluluskan kicauannya itu diambil Fokus Utama. Febri menjelaskan pemerintahan kini waktunya lebih serius tempatkan asesmen resiko korupsi sebagai hal khusus dalam tiap ambil peraturan dengan bujet yang besar. Menurut dia, hal tersebut perlu dilaksanakan supaya penjagaan korupsi tidak terjerat jargon dan resmi semata-mata.

Praktisi antikorupsi itu yakin ada banyak pengubahan di kementerian yang sekarang masih dipegang oleh Sofyan Djalil itu. Tetapi, menurut dia, jiga ingin ketahui apa masihlah ada korupsi pada proses servis itu, dapat menanyakan ke notaris/PPAT yang terkait langsung dengan beberapa petugas.

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Sangkal Jam Petugas KPK

“Pointnya, saat sebelum ambil peraturan yang berpengaruh besar pada khalayak dengan bujet besar sekali, karena itu penting kerjakan mitigasi resiko korupsi semenjak awalnya. Project e-KTP cukup jadi evaluasi,” katanya. “Apa lagi Presiden terakhir giat ke wilayah dorong proses penerbitan sertifikat, kan?” kata Febri menambah.

Mengganti kertas jadi elektronik itu bagus. Tp belajar dr kejadian kasus KTP Elektronik, baik dari faktor korupsi, faksi yang bs akses data, persiapan perlengkapan, kemampuan dan kredibilitas karyawan sampai legalitas jauh lebih bernilai.

Bagaimana dengan gagasan sertifikat tanah elektronik?

Tidak ketinggal, Febri mengingati KPK untuk selalu mengolah kasus korupsi e-KTP yang bikin rugi negara sampai Rp2,3 triliun.

“Ada banyak nama politisi dan swasta yang penting dibaca-baca kembali. Kasus korupsi e-KTP ini prima mengikutsertakan persekongkolan Politikus-Pebisnis dan Birokrasi,” katanya.

Awalnya, Menteri Agraria dan Tata Ruangan/Kepala Tubuh Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil keluarkan ketentuan baru berkaitan bukti pemilikan tanah. Nanti, bukti pemilikan tak lagi berupa sertifikat tanah atau buku tanah memiliki bahan kertas. Tetapi sertifikat tanah elektronik yang datanya masuk ke mekanisme pertanahan.

Ketetapan ini tercantum pada Ketentuan Menteri Agraria dan Tata Ruangan/Kepala Tubuh Pertanahan Nasional. (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Sertifikat Elektronik. Beleid ditandatangani dan berlaku mulai 12 Januari 2021. Di kutip langsung oleh Lintas Terkini.

Dalam beleid itu disebut jika semua registrasi pemilikan tanah akan dilaksanakan secara elektronik semenjak ketentuan berlaku. Registrasi ini berlaku untuk tanah yang bisa menjadi hak punya dan tanah yang telah dipunyai oleh seorang atau instansi.

 

Related Post