Modus Pungutan Liar Bantuan Sosial Tangerang

Nada4D

Fokus UtamaModus Pungutan Liar Bantuan Sosial Tangerang, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah ungkap beberapa modus pungli (pungutan liar) bansos (bantuan sosial) Covid-19. Pungutan liar bantuan sosial di Tangerang jadi perhatian khalayak selesai penemuan Menteri Sosial Tri Rismaharini beberapa lalu.

Arief menjelaskan ada pelaku petugas yang minta porsi ke yang menerima bantuan sosial. Modus itu tetap terjadi walau pemerintahan sudah mengganti langkah pendistribusian bantuan sosial lewat transfer bank.

“Ada yang ucapnya istilah di atas lapangan Operasi Batok . Maka, jika uangnya diterima langsung sang yang menerima, kita kembali interograsi, ada pelaku-oknum di bawah yang kelak nyamperin.

‘Mana setoran Rp50 ribu atau berapakah?’ Disuruh argumen uang capek, uang lelah,” kata Arief dalam seminar-online yang ditayangkan saluran Youtube KPK RI, Kamis (19/8).

 

Modus Pungutan Liar Bantuan Sosial Tangerang

Arief menyebutkan ada pula pungutan liar dengan modus suka-rela. Beberapa yang menerima harus memberikan uang secara suka-rela ke petugas yang menolong pencatatan. Dikutip dari Fokus Update.

Dia mendapati ada kerentanan yang dirasakan difabel yang menerima bantuan sosial Covid-19. Arief akui mendapati tunanetra yang perlu ditemani saat ambil uang bantuan sosial di ATM.

Selanjutnya, ada pelaku petugas yang menggenggam kartu ATM yang menerima bantuan sosial Covid-19. Yang menerima disuruh tuliskan PIN ada di belakang kartu ATM itu.

“Kita mengetahui permasalahan kompleks. Hubungan bantuan sosial seakan-akan ada gula ada semut, persoalan tentu ada,” katanya.

Arief menjelaskan faksinya buka kanal-kanal laporan masyarakat berkaitan bantuan sosial Covid-19. Ada 82 laporan yang terkait dengan pungutan liar bantuan sosial Covid-19.

Dia janji akan membenahi pendistribusian bantuan sosial Covid-19. Pemerintahan Kota Tangerang bekerja bersama dengan aparatur keamanan untuk tindak lanjuti tindak pidana dalam pendistribusian bansos di kala pendemi saat ini buat para masyarakat seluruh indonesia.

Dia memberikan contoh kasus sangkaan pemangkasan bantuan sosial Program Keluarga Keinginan (PKH) di Kabupaten Tangerang yang mengecek sekitaran 4 ribu masyarakat yang menerima, oleh Kejaksaan di tempat.

Risma ikut menyorot sangkaan pemangkasan bantuan sosial Covid-19 di Kota Depok, oleh Kejari. Tidak saja jumlah saksi yang kebanyakan dicheck, tetapi mengambil alih saat yang tidak sesaat.

“Memang kan, perlu waktu, dan perlu sumber daya manusia yang lumayan besar untuk bereskan ini karena saksinya banyak sekali,” katanya.

Dalam kasus Tangerang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menginvestigasi sangkaan penyimpangan bantuan sosial PKH oleh pengiring sosial. Kejari menaksir rugi karena sangkaan pungutan liar di 12 dusun dan 2 kelurahan di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang capai Rp3,5 miliar. Diliris langsung dari Info Nusantara.

Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, Bahrudin akui sudah memutuskan dua terdakwa dalam kasus itu. Dalam prosesnya, beskal keseluruhan sudah mengecek sekitaran 4 ribu saksi buat pengkajian.

Related Post