Ditunjuk MAKI Tidak Teruruskan Ijin Periksa

Kera4D

Fokus UtamaDitunjuk MAKI Tidak Teruruskan Ijin Periksa, warga Anti-Korupsi Indonesia ( MAKI) memberikan laporan sangkaan penelantaran ijin pemeriksaan berkaitan kasus korupsi ke dewan pengawas (Dewas) Komisi Pembasmian Korupsi ( KPK). Sangkaan penelantaran itu yaitu berkaitan kasus yang menangkap dua bekas menteri yakni bekas Menteri Sosial Juliari Batubara dan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Menyikapi hal tersebut, Plt Juru Berbicara KPK Ali Fikri benarkan ada aduan yang dikirimkan MAKI ke Dewan Pengawas KPK. “Sesudah kami check betul ada laporan aduan diartikan,” kata Ali diambil dari Tribunenews, Jumat (12/2/2021).

 

Ditunjuk MAKI Tidak Teruruskan Ijin Periksa

KPK menghargakan pengaduan yang dikatakan sebagai ikut serta warga dalam memantau pengatasan kasus di Komisi Pembasmian Korupsi. Walau begitu, Ali mengutamakan jika semua proses pengerjaan kasus yang dilaksanakan KPK selalu mengikut ketentuan hukum yang berjalan. Dia mengatakan, aktivitas penyelidikan yang dikakukan KPK pun tidak harus dikatakan selengkapnya ke khalayak ke pada Lintas Terkini.

“Karena pasti ada bagian-bagian dari taktik penyelidikan kasus yang berjalan yang itu sisi dari info yang dieksepsikan seperti ketetapan UU transparansi info khalayak,” kata Ali. Raih Rp 753,65 Juta Awalnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, faksinya mendapati sangkaan penelantaran kasus yang menangkap bekas Menteri Sosial Juliari Batubara dan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

MAKI Tidak Teruruskan Ijin Periksa KPK

Boyamin mengatakan, sangkaan penelantaran ijin pemeriksaan. Hal ini berdasarkan pengawasan MAKI dari kabar berita di mass media yang amat sedikit memberitakan aktivitas pemeriksaan berkaitan dua kasus itu. Walau sebenarnya, menurutnya, Dewan Pengawas KPK sudah banyak memberi ijin pemeriksaan dalam dua kasus itu.

“Bila bisa menyangka kami memprediksi ada beberapa puluh ijin pemeriksaan pada dua kasus itu. Tetapi sampai sekarang ini belum dilaksanakan aktivitas pemeriksaan seperti mestinya hingga perlambat perkembangan pengatasan kasus,” kata Boyamin.

Boyamin mengharap Dewan Pengawas KPK supaya selekasnya panggil team penyidik kasus Juliari dan Edhy. Hal tersebut, menurutnya, perlu dilaksanakan untuk pastikan apa ijin pemeriksaan sudah digerakkan dan dituntaskan seperti mestinya atau mungkin tidak. “Bila selanjutnya bisa dibuktikan terjadi penelantaran minta untuk diberi peringatan dan atau ancaman seperti ketetapan yang berjalan,” sebut Boyamin. Dikutip langsung oleh Fokus Update.

Related Post